Kumpulan Peraturan tentang Pengelolaan ZAKAT di Indonesia, klik –> https://pid.baznas.go.id/
Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat
1.1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
klik –>
1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
klik –>
1.3 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
klik –>
1.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
klik –>
Perubahan Pertama klik –>
Perubahan Kedua klik –>
Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS
2.1 Keputusan DIRJEN BIMAS KMA Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
klik –>
2.2 Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
klik –>
2.3 Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
klik –>
2.4 Peraturan Daerah Enrekang No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat
klik –>
2.5 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
klik –>
2.6 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata kerja UPZ
klik –>
2.7 SK Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS
klik –>
2.8 Surat Edaran Bupati Enrekang tentang Pengumpulan Zakat/Infaq/Sedekah
klik –>